Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie. Foto : Jaka/Man

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mendukung penuh penerapan pembatasan moda transportasi dari dan ke Jabodetabek seperti yang direkomendasikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menekan penyebaran virus Corona (Covid-19). Rekomendasi tersebut dituangkan BPTJ dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE 5 BPTJ 2020.

Untuk itu, Syarif mendesak Kemenhub untuk segera mengefektifkan rekomendasi BPTJ kemudian dengan tegas menerbitkan peraturan larangan mudik demi mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19 ke daerah-daerah begitupun sebaliknya. Menurut Syarif, Jakarta sebagai Ibu Kota negara merupakan sentral pertemuan masyarakat, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan.

“Menjelang Lebaran, ini kan tradisi masyarakat kita untuk pulang kampung. Saya khawatir, kemungkinan adanya saudara kita yang mudik dalam kondisi tertular Covid-19. Jika tidak dibatasi, dikhawatirkan akan menimbulkan transfer virus ke daerah-daerah dan sebaliknya, dimana sarana penularan melalui orang dan cukup masif. Jangan sampai timbul mata rantai baru di daerah yang terindikasi tertular virus ini,” ujar Syarif saat diwawancarai Parlementaria melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2020).

Syarif melanjutkan, pemutusan mata rantai penularan Covid-19 di berbagai daerah penting dilakukan, mengingat di daerah-daerah fasiltas kesehatan tergolong minim, seperti Alat Pelindung Diri (APD) yang masih belum memadai.

Salah satu poin yang termaktub di rekomendasi BPTJ yang diharapkan Syarif untuk segera disetujui Kemenhub adalah tentang penutupan jalan tol dan pembatasan akses sejumlah ruas jalan arteri di wilayah Jabodetabek. Penutupan dan pembatasan dilaksanakan sementara waktu dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Saya heran, ini kok Kemenhub seperti kesulitan untuk memutuskan. Ruas jalan tol ini kan memang sudah seharusnya ditutup sementara waktu dan juga sejumlah ruas jalan arteri dibatasi. Saya minta Pemerintah jangan membingungkan masyarakat. Seperti juga penerapan PSBB tolong diterjemahkan dengan baik. BPJT sudah membuat rekomendasi kemudian Plt. Menhub jangan berbeda lagi suaranya,” tandas Syarif.

Politisi Fraksi Partai Nasdem itu mendorong Pemerintah segera melakukan langkah-langkah konkrit seperti melakukan rapid test Covid-19 dan edukasi masif seperti physical distancing, cuci tangan, pola makanan yang dikonsumsi kepada seluruh masyarakat. Utamanya, bagi masyarakat yang bekerja di bidang transportasi dan masih harus turun ke jalan harus mendapatkan prioritas utama.  

“Pemerintah saya harapkan konkret melakukan seluruh rapid test kepada seluruh masyarakat. Terutama, bagi mereka yang bekerja di bidang transportasi. Ini kan memerlukan sarana jadi ketentuan ini harus cepat dilakukan. Harus diberikan APD kepada mereka dengan perlengkapan untuk kesehatan bagi semua,” pungkas Legislator dapil Kalimantan Barat I tersebut. (pun/es)